“Hak itu jangan dijalankan dengan cara-cara yang justru merugikan masyarakat luas. Kalau demonstrasi berujung pada bentrokan dengan aparat dan perusakan fasilitas publik, aspirasi yang diperjuangkan bisa hilang fokus,” tegasnya.
Dukungan terhadap penyampaian aspirasi secara damai juga datang dari parlemen. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menegaskan bahwa lembaganya siap menyerap masukan publik.
“Kami DPR RI juga akan membuka diri untuk menerima masukan-masukan tersebut untuk bisa menerima hal tersebut sebagai meaningful participation yang akan dimulai besok diterima oleh Komisi IX,” kata Puan.
Kesepahaman publik dan aparat untuk menolak anarkisme dipandang sebagai sinyal penting bahwa demokrasi Indonesia berada di jalur yang sehat. Demokrasi bukan hanya tentang kebebasan berbicara, tetapi juga tanggung jawab kolektif menjaga keutuhan bangsa dari ancaman tindakan merusak.
Dalam sejumlah pertemuan koordinasi, aparat keamanan menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat. Langkah preventif seperti patroli gabungan, sosialisasi ke komunitas, hingga penegakan hukum yang cepat dan terukur disebut sebagai kunci menjaga situasi tetap kondusif.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
