Menurut Dewi, hal ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto, yang mendorong pembangunan nasional berlandaskan kedaulatan dan keadilan. Energi bukan sekadar komoditas atau urusan teknis, tetapi menyangkut hak rakyat dan kekuatan strategis bangsa.
“Dengan pendekatan ini, kebijakan energi tidak lagi bersifat teknokratis belaka. Ia menyentuh akar cita-cita kemerdekaan, yakni keadilan dan kesejahteraan rakyat,” imbuhnya.
Upaya konkret menuju swasembada energi juga terlihat dari langkah berbagai pihak. PT PLN (Persero), misalnya, dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman dengan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues, Aceh, untuk mengembangkan potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).
Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN, Evy Haryadi, menyebut kerja sama ini sebagai bagian dari transisi energi dan strategi jangka panjang menuju net zero emission.
“Kami menyambut baik inisiatif pembangunan pembangkit listrik hidro ini. Investor yang tertarik akan kami sambut dengan tangan terbuka, tentunya dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan,” ucap Evy.
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
