Kebijakan ini merupakan langkah penyesuaian belanja negara terhadap prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pembukaan blokir anggaran merupakan bagian dari implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur tentang efisiensi belanja kementerian/lembaga (K/L) dan transfer ke daerah (TKD).

Inpres tersebut menjadi dasar kebijakan penghematan anggaran guna menjaga kualitas belanja negara serta memperkuat ketahanan fiskal.

“Ini artinya yang tadinya belanjanya alokasi anggarannya kita kunci, sekarang dibuka. Tidak selalu untuk kegiatan yang sama, tapi dialihkan secara terukur sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang telah dirumuskan Presiden,” ujar Sri Mulyani

Dari total anggaran yang dibuka kembali, sebesar Rp48 triliun berasal dari 23 K/L, sementara sisanya senilai Rp86,9 triliun berasal dari 76 K/L lainnya.

Artikel Pemerintah Buka Blokir Anggaran demi Realisasi Program Perlindungan Sosial pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.