TIMORMEDIA.COM – Sejumlah kepala daerah dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyampaikan aspirasi terkait berkurangnya alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa dalam pertemuan bersama Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang berlangsung di Kabupaten Manggarai Barat, Jumat.

Dalam forum tersebut, para kepala daerah berharap pemerintah pusat tidak lagi mengurangi alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada Tahun Anggaran 2027. Menurut mereka, kebijakan pengurangan anggaran berdampak langsung terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta menjalankan berbagai program pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Pertemuan tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Gubernur Nusa Tenggara Timur, perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, serta para bupati, wakil bupati, dan wali kota se-Provinsi NTT.

Pemerintah Kabupaten Malaka turut hadir dalam pertemuan tersebut yang diwakili oleh Wakil Bupati Malaka, Henri Melki Simu (HMS). Kehadiran HMS menjadi bagian dari upaya memperjuangkan kepentingan masyarakat Malaka agar kebutuhan fiskal daerah mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan anggaran nasional.

Dalam kesempatan itu, para kepala daerah menegaskan bahwa Dana Transfer ke Daerah merupakan salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di daerah. Karena itu, mereka meminta Banggar DPR RI menjadikan aspirasi yang disampaikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan RAPBN Tahun Anggaran 2027.

Artikel Kepala Daerah se-NTT Keluhkan Berkurangnya Dana Transfer dan Pembiayaan PPPK, HMS Ikut Perjuangkan Kepentingan Malaka di Hadapan Banggar DPR RI pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Brigjen Ade Ary Syam Indradi mengatakan, ribuan personel pengamanan itu disebar di beberapa lokasi strategis, seperti kawasan Gedung DPR/MPR RI dan Silang Monas Selatan.

“Setidaknya ada 4.562 personel pengamanan yang kami turunkan,” kata Ade Ary kepada wartawan, Senin (15/9).

Ade Ary menegaskan, seluruh personel menjalankan tugas sesuai arahan Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri.

Ia memastikan pendekatan pengamanan dilakukan secara humanis dan tetap berpegang pada aturan yang berlaku.

“Pengamanan dilaksanakan secara humanis, karena yang menyampaikan pendapat ini adalah saudara-saudara kita, adik-adik kita, hingga anak-anak kita,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ade Ary memastikan situasi ibu kota hingga siang ini masih aman terkendali.

Polda Metro Jaya, kata dia, akan selalu hadir untuk menjaga keamanan dan melayani masyarakat.

Artikel Demo di Jakarta Hari Ini: Ribuan Personel Dikerahkan, Situasi Terkini Aman? pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Video berdurasi sekitar delapan menit tersebut menampilkan rangkaian program prioritas yang telah direalisasikan selama 10 bulan masa kepemimpinan Prabowo sejak Oktober 2024.

Di dalamnya juga diselipkan testimoni dari masyarakat yang merasakan langsung manfaat program, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Sekolah Rakyat.

Sejumlah undangan tampak menitikkan air mata saat mendengar ungkapan terima kasih dan apresiasi dari warga.

Usai tayangan berakhir, seluruh hadirin berdiri memberikan tepuk tangan meriah sebagai bentuk penghargaan terhadap capaian tersebut.

Ketua DPR RI Puan Maharani selaku pimpinan rapat kemudian mempersilakan Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan.

Presiden pun berdiri, memberikan penghormatan, serta membungkukkan badan sebelum naik ke podium untuk berpidato.

Artikel Momen Haru di Sidang Tahunan MPR, Video Kinerja Prabowo Disambut Standing Ovation pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memastikan bahwa se-tiap tahapan legislasi berjalan sesuai mekanisme hukum yang berlaku dan memenuhi asas partisipasi bermakna.

Kepastian tersebut ditegaskan dalam sidang lanjutan uji formil terhadap UU TNI yang digelar Mahkamah Konstitusi (MK).

Sidang tersebut menghadirkan sejumlah perwakilan dari pemerintah dan legislatif guna memberikan penjelasan resmi terkait proses penyusunan un-dang-undang yang merupakan pilar strategis dalam menjaga ketahanan dan stabilitas na-sional.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa pemerintah telah menjalankan seluruh proses penyusunan UU TNI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3).

Artikel Penyusunan UU TNI Berjalan Transparan dan Libatkan Ragam Pemangku Kepentingan pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.