Menurut Yoseph, ada sejumlah kasus besar yang harus menjadi perhatian bersama, di antaranya korupsi bantuan Seroja senilai sekitar Rp60 miliar, pembangunan Rumah Sakit Pratama Wewiku dengan anggaran puluhan miliar rupiah, serta pembangunan Kantor Bupati Malaka yang hingga kini belum memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kita jangan hanya melihat hal-hal yang berdampak pada kepentingan sesaat, tetapi harus berpihak pada masyarakat Malaka yang dirugikan oleh kasus-kasus besar ini,” tegas Yoseph, Selasa (11/11/2025).

Ia menekankan pentingnya peran pemuda dalam mengawal proses hukum dan mendorong transparansi publik agar keadilan dan kesejahteraan benar-benar dirasakan rakyat.

“Saya mengajak semua elemen muda untuk melihat dengan jelas mana yang menjadi prioritas aksi demi kepentingan umum,” tambahnya.

Artikel APPI Malaka Sentil Gerakan Mahasiswa: Jangan Heboh di Ibu Kota, Tapi Lupa Derita Masyarakat Daerah! pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Proyek senilai Rp1,2 miliar tahun anggaran 2021 yang dikerjakan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Malaka itu dinilai tidak memberikan manfaat maksimal kepada masyarakat dan terkesan mubazir.

“Saya mewakili masyarakat penerima dan pemerhati sosial sangat menyayangkan pekerjaan ini karena sampai saat ini tidak digunakan. Kami minta Kejari Belu transparan ke publik,” ujar Siprianus Hale, pemuda pemerhati sosial, Kamis (10/7/2025).

60 Dokumen Diamankan Saat Penggeledahan

Kasus ini mencuat ke publik usai Tim Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Belu melakukan penggeledahan di dua kantor pemerintahan pada Kamis, 20 Februari 2025, yakni di Kantor Dinas PUPR dan Kantor Badan Keuangan, Aset, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Malaka.

Artikel Kejari Belu Diminta Transparan, Warga Tagih Kelanjutan Kasus Dugaan Korupsi Proyek Septik Tank Rp1,2 Miliar di Malaka pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan tuntutan terhadap sejumlah permasalahan penting di wilayah perbatasan, khususnya di Kabupaten Malaka, Nusa Tenggara Timur.

Dengan mengusung tema “Suara dari Perbatasan”, mahasiswa menyoroti dugaan penggunaan ijazah palsu oleh kepala desa, serta proyek-proyek pemerintah yang mangkrak.

Dalam aksi tersebut, PERMAPER TTU memberikan dukungan kepada Pemda Malaka atas kebijakan pemberhentian sementara terhadap dua kepala desa, yakni Kepala Desa Umakatahan dan Kepala Desa Maktihan. Keduanya diduga mencalonkan diri dengan menggunakan ijazah palsu.

“Kenapa bisa ada calon yang pakai ijazah palsu? Padahal banyak anak muda lulusan S1 bahkan S2 mencalonkan diri tapi tidak terpilih,” ungkap salah satu orator perempuan saat berorasi.

Mahasiswa yang tergabung dalam PERMAPER TTU menyampaikan tiga tuntutan utama dalam aksi damai tersebut, yaitu:

Artikel PERMAPER TTU Gelar Aksi Damai di DPRD dan Kantor Bupati Malaka, Soroti Ijazah Palsu dan Proyek Mangkrak pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Dari hasil monitoring, ditemukan bahwa di Desa Weulun terdapat 70 unit septic tank, namun sebanyak 23 unit belum rampung 100 persen.

Sementara di Desa Biris, dari total 80 unit, 49 unit belum selesai, dan 4 unit lainnya baru memulai pembangunan.

“Kami temukan banyak pekerjaan belum selesai. Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR Bidang Cipta Karya, kepala desa, dan ketua KSM. Kami minta agar semua unit yang belum rampung segera diselesaikan dalam waktu dekat,” tegas Maria Fatima yang akrab disapa Meri Kain.

Komisi III DPRD Malaka menyebutkan bahwa pihak Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) telah menyatakan kesiapan mereka untuk menyelesaikan pembangunan septic tank tersebut setelah libur Paskah.

“Setelah Paskah, kami akan turun kembali untuk memastikan apakah pekerjaan benar-benar telah diselesaikan sesuai kesepakatan. Jika tidak, kami akan memberikan sanksi kepada KSM dan kepala desa,” lanjut Meri Kain.

Artikel Komisi III DPRD Malaka Sidak Proyek Septic Tank Mangkrak di Wewiku, Ancam Beri Sanksi pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Komisi III DPRD Malaka menemukan sejumlah pekerjaan mangkrak saat melakukan monitoring di Desa Biris dan Desa Weulun, Kecamatan Wewiku.

Proyek septic tank yang dimulai sejak tahun 2023 tersebut hingga kini belum juga rampung. Berdasarkan data 70 unit bangunan, sebanyak 23 unit septic tank di Desa Weulun belum selesai.

Beberapa komponen penting seperti pemasangan les plan dan pintu septic tank belum dikerjakan oleh pihak pelaksana.

Anggota DPRD dari Partai PAN Yanuarius Nahak, menilai lemahnya pengawasan dari Bidang Cipta Karya, Dinas PUPR Kabupaten Malaka sebagai penyebab utama keterlambatan proyek.

“Pekerjaan ini tidak boleh dibiarkan mangkrak terlalu lama. Kami minta Ketua KSM segera melanjutkan dan menyelesaikan pekerjaan yang tersisa,” tegas Yan Nahak di Aula Kantor Desa Weulun, Jumat (11/4/2025).

Sementara itu, Anggota DPRD dari Fraksi PKB, Yoseph Bria Seran, menambahkan bahwa pihaknya akan mendorong untuk merekomendasikan kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH) jika tidak ada perkembangan signifikan dalam waktu dekat di lapangan.

Artikel Proyek Septic Tank Mangkrak di Malaka, DPRD Komisi III Soroti Minimnya Pengawasan Dinas PUPR pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.