“Pemerintah daerah melalui dinas terkait akan bersurat ke kantor pertanahan supaya kita sama-sama turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran tanah tersebut,” ujar Wakil Bupati Malaka.
Dengan adanya pengukuran resmi dari Kantor Pertanahan, diharapkan seluruh pihak dapat memperoleh kepastian mengenai batas serta status kepemilikan lahan tersebut.
Wabup juga menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk mencari solusi terbaik agar persoalan yang terjadi tidak menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.
Ia berharap seluruh pihak dapat menjaga situasi tetap kondusif sembari menunggu proses pengukuran dan verifikasi yang akan dilakukan oleh pihak pertanahan.
Pemerintah Kabupaten Malaka juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung proses penyelesaian masalah tersebut secara bijaksana dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
Dengan langkah koordinasi antara pemerintah daerah dan Kantor Pertanahan, diharapkan persoalan sengketa tanah di depan Kantor Camat Rinhat dapat segera menemukan titik terang serta memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.***
Berita Terkini, Eksklusif di WhatsApp TimorMedia.COM
+ Gabung
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Laporkan
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
