Langkah ini diambil menyusul terjadinya beberapa insiden keracunan yang disebabkan oleh makanan dari program tersebut. Pemerintah berkomitmen untuk memperketat pengawasan terhadap dapur dan rantai distribusi guna memastikan bahwa makanan yang disajikan kepada anak-anak tidak hanya bergizi, tetapi juga aman dikonsumsi.

Anggota Komisi IX DPR RI, Asep Romy Romaya, menyampaikan bahwa BGN untuk segera menetapkan standar pengawasan ketat dalam pelaksanaan MBG.

“Setiap penyedia makanan, baik itu dapur umum maupun vendor, harus mematuhi standar keamanan pangan yang ketat,” tegas Asep.

Ia menekankan bahwa untuk menjamin kualitas dan keamanan makanan, penerapan sertifikasi HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) sangat penting. Sertifikasi ini akan memastikan bahwa setiap tahapan dari pemilihan bahan baku hingga pengolahan dan distribusi makanan diawasi dengan ketat agar terhindar dari risiko kontaminasi.

Artikel Audit Dapur dan Rantai Distribusi Diperketat untuk Keamanan MBG pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Menurutnya, audit adalah bagian dari manajemen modern yang bertujuan untuk mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan tata kelola pemerintahan.

Pernyataan itu disampaikannya saat diwawancara Wartawan usai pidato perdananya di Paripurna DPRD Malaka pada Jumat, 7/3/2025.

SBS menekankan pentingnya audit sebagai langkah awal bagi pemimpin baru dalam melanjutkan pembangunan.

“Jangan salah kaprah. Audit dilakukan untuk mengetahui titik awal, mengevaluasi apa yang belum diselesaikan, membenahi yang kurang, serta memastikan tidak ada kesalahan yang terulang,” ujar SBS.

Ia menambahkan bahwa setiap kepala daerah, meskipun berbeda periode, tetap merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang sama. Oleh karena itu, audit harus dilakukan untuk memastikan kesinambungan kerja dan perencanaan yang lebih baik.

SBS menjelaskan bahwa sebelum memulai tugasnya, seorang pemimpin daerah harus memahami capaian dan kendala dari pemerintahan sebelumnya.

Artikel Bupati SBS: Audit Itu Evaluasi, Bukan Mencari Kesalahan Pemimpin Sebelumnya! pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.

Audit investigatif itu perlu dilakukan untuk memastikan apakah ada kerugian negara dari pinjaman di rentenir tersebut karena ada bunga pinjaman yang sangat mencekik hingga 20 persen dari total pinjaman.

Patut dicurigai praktek-praktek pinjaman uang dari rentenir itu diduga kuat dilakukan sindikat terorganisir yang bekerja sama untuk korupsi berjamaah dengan sistim,”titip saham” untuk selanjutnya dibagi-bagi seperti upeti.

Praktek-praktek kotor seperti ini harus diusut melalui audit investigatif untuk memutus mata rantai korupsi berjamaah yang sengaja dilakukan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan keuangan daerah.

Petrus Kabosu menyampaikan, Kalau mau daerah ini maju, harus stop pinjam uang di rentenir dan putuskan mata rantai korupsi yang selama ini dibangun.

“Kembalikan pengelolaan keuangan daerah ke rel semula sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang harus ditaati pemerintah,” ujar Penasehat Hukum, Petrus Kabosu, SH kepada wartawan, Sabtu (15/02/2025).

Artikel Bagian Umum Setda Malaka Pinjam Uang Rentenir Untuk Operasional Pejabat, OPD Nakal Harus Diaudit pertama kali tampil pada TimorMedia.Com.